Artikel

Opini

Menyelami Visi Iptek Capres

Sejak era Soeharto sampai hari ini kita belum sanggup menghasilkan mobil dan motor yang utuh produksi dalam negeri. Isu kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, teknologi informasi, kesehatan, tenaga kerja, sumber daya manusia (SDM), dan inklusi menjadi topik debat terakhir calon presiden, 4 Februari lalu. Di mana posisi iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) dalam debat tersebut? Bisa kita lihat, materi iptek hanya merupakan satu poin kecil yang disisipkan pada sesi debat terakhir, itu pun hanya terbatas pada teknologi informasi (TI). Hal ini menggambarkan bahwa iptek tidak dianggap sebagai isu penting yang layak didebatkan oleh capres dalam kontestasi pilpres. Persoalan iptek yang hanya dianggap cukup diwakili sektor TI saja jelas tidak tepat. TI memang mempercepat proses kemajuan iptek dalam beberapa dekade terakhir, tetapi ini hanyalah sektor hilir.

Meraba Visi Program Kesehatan Capres

SEBENTAR lagi kita disuguhi sesi terakhir debat calon presiden pada 4 Februari nanti. KPU menetapkan materi debat capres sesi terakhir ini tentang kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, teknologi informasi, kesehatan, tenaga kerja, SDA, dan inklusi. Lalu, di mana posisi pentingnya isu kesehatan nasional dalam debat capres nanti? Di antara ketiga paslon, tak satu pun ada yang tertinggal. Semua paslon sama-sama mengusung program-program unggulan di bidang kesehatan dalam kampanyenya. Paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran melemparkan program yang disebut unggulan, yaitu memberi makan siang dan susu gratis bagi seluruh anak Indonesia, untuk mencegah bahaya stunting. Dijelaskan oleh Hashim Djojohadikusumo, anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, dibutuhkan anggaran Rp450 triliun per tahun untuk mendanai program makan siang gratis itu. Usul program itu langsung memunculkan pro dan kontra di masyarakat.

Indonesian Human Genomic Mapping

If mastery of genome technology becomes more sophisticated, genome mapping data becomes more complete, disease patterns can be mapped.   The modernization of the national health system continues to move forward. Not long ago the Ministry of Health launched a program to collect data on the genomic population of Indonesia. The program, named Biomedical and Genome Science Initiative (BGSI), aims to collect data on 10,000 genomes and pathogens related to the Indonesian population by 2024 and will continue to increase in the following years. This project involves private partners and a genetic platform providing start-up companies, with the aim of providing precision medical services. If the mastery of genome technology in Indonesia becomes more advanced, genomic mapping data becomes more complete, and disease patterns can be mapped, both nationally and individually.

Pemetaan Genomik Manusia Indonesia

Jika penguasaan teknologi genom semakin canggih, data pemetaan genom semakin lengkap, pola penyakit dapat dipetakan. Modernisasi sistem kesehatan nasional terus bergerak maju. Belum lama ini Kementerian Kesehatan meluncurkan dimulainya program pengumpulan data genomik penduduk Indonesia. Program yang dinamai Biomedical and Genome Science Initiative (BGSI) ini menargetkan pada 2024 akan terkumpul data 10.000 genom dan patogen yang berkaitan dengan penduduk Indonesia dan akan terus bertambah pada tahun-tahun selanjutnya. Proyek ini melibatkan mitra swasta, perusahaan rintisan penyedia platform genetik, dengan tujuan menyediakan layanan pengobatan presisi. Jika penguasaan teknologi genom di Indonesia semakin canggih, data pemetaan genom semakin lengkap, pola penyakit dapat dipetakan, baik secara nasional maupun individual.

Tug of War on Excise on Sweetened Drinks

The postponement of the imposition of MBDK excise rates certainly disappoints health practitioners. Even though the plan to impose excise on MBDK is a progressive policy, it is believed that it will be effective in controlling the consumption of sweet drinks. Suddenly the government again postponed the implementation of excise on sweetened drinks in packaging or MBDK. The policy intended to control the increase in the number of people suffering from obesity and diabetes has been postponed until next year. That is, if it is not postponed again. Actually, through Presidential Regulation Number 130 of 2022 regarding the Details of the State Budget for the 2023 Fiscal Year, President Joko Widodo (Jokowi) has instructed the Ministry of Finance to implement excise taxes on MBDK products starting this year.