Artikel

Opini


Depopulasi dan Ancaman Bencana Demografi

Tanpa akses pendidikan berkualitas, terutama pendidikan vokasi, bonus demografi terancam akan terlewati begitu saja. Problem depopulasi bukan hanya menimpa Jepang, Korea Selatan, dan Singapura, melainkan juga China. Apakah gejala ini pun sudah menular ke Indonesia? Jepang negara maju dan makmur, dengan kultur kerja keras, menjunjung disiplin dan etika yang mengagumkan. Industrinya maju, pendapatan per kapita warganya tinggi, layanan pendidikan dan kesehatannya bagus. Maka, angka harapan hidup warganya lebih tinggi dibanding kebanyakan negara lain. Di Jepang sangat biasa ditemui warga berusia lanjut yang masih sehat. Dalam komposisi demografi, jumlah warga usia lanjut lumayan besar. Maka, usia warga Jepang secara nasional semakin menua.

Puasa Ramadan dalam Suasana Pascapilpres

ALHAMDULILLAH, kita umat Islam bisa kembali menunaikan ibadah wajib berpuasa selama Ramadan sembari tetap menjalankan ibadah wajib serta amalan sunah lainnya. Idealnya, seluruh ibadah dan amalan pada Ramadan ini bisa dijalankan dalam suasana yang kondusif, yaitu dalam kondisi badan yang sehat, kondisi ekonomi sosial yang mendukung, serta iklim politik yang sejuk dan harmonis. Dengan demikian, umat Islam dapat beribadah dengan lebih khusyuk dan minim hambatan. Akan tetapi, kali ini kita memasuki Ramadan seusai hajatan nasional pemilihan presiden dan anggota legislatif. Pencoblosan sudah selesai, tetapi proses rekap penghitungan resmi oleh KPU masih berlangsung. Kita masih menunggu sampai nanti KPU mengumumkan siapa pemenang pilpres dan menetapkan siapa anggota legislatif yang lolos.

Diving into the Presidential Candidate's Science and Technology Vision

Since the Soeharto era until today we have not been able to produce fully domestically produced cars and motorbikes. The issue of social welfare, education, culture, information technology, health, labor, human resources, and inclusion became the topic of debate for the presidential candidates on February 4th. What is the position of iptek (science and technology) in this debate? We can see that the science and technology material was only one small point inserted in the last debate session, and it was only limited to information technology (IT). This illustrates that science and technology is not considered an important issue worthy of being debated by presidential candidates in the presidential election contestation.

Menyelami Visi Iptek Capres

Sejak era Soeharto sampai hari ini kita belum sanggup menghasilkan mobil dan motor yang utuh produksi dalam negeri. Isu kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, teknologi informasi, kesehatan, tenaga kerja, sumber daya manusia (SDM), dan inklusi menjadi topik debat terakhir calon presiden, 4 Februari lalu. Di mana posisi iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) dalam debat tersebut? Bisa kita lihat, materi iptek hanya merupakan satu poin kecil yang disisipkan pada sesi debat terakhir, itu pun hanya terbatas pada teknologi informasi (TI). Hal ini menggambarkan bahwa iptek tidak dianggap sebagai isu penting yang layak didebatkan oleh capres dalam kontestasi pilpres. Persoalan iptek yang hanya dianggap cukup diwakili sektor TI saja jelas tidak tepat. TI memang mempercepat proses kemajuan iptek dalam beberapa dekade terakhir, tetapi ini hanyalah sektor hilir.

Meraba Visi Program Kesehatan Capres

SEBENTAR lagi kita disuguhi sesi terakhir debat calon presiden pada 4 Februari nanti. KPU menetapkan materi debat capres sesi terakhir ini tentang kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, teknologi informasi, kesehatan, tenaga kerja, SDA, dan inklusi. Lalu, di mana posisi pentingnya isu kesehatan nasional dalam debat capres nanti? Di antara ketiga paslon, tak satu pun ada yang tertinggal. Semua paslon sama-sama mengusung program-program unggulan di bidang kesehatan dalam kampanyenya. Paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran melemparkan program yang disebut unggulan, yaitu memberi makan siang dan susu gratis bagi seluruh anak Indonesia, untuk mencegah bahaya stunting. Dijelaskan oleh Hashim Djojohadikusumo, anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, dibutuhkan anggaran Rp450 triliun per tahun untuk mendanai program makan siang gratis itu. Usul program itu langsung memunculkan pro dan kontra di masyarakat.