Artikel

Opini


Hybrid University-Hospital Based untuk Atasi Krisis Dokter Spesialis

MENUTUP tahun 2022, belum lama Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin membuat pernyataan menohok: kita mengalami krisis dokter spesialis. Jumlah dokter spesialis yang ada sangat tidak cukup untuk melayani kebutuhan nasional. Apalagi distribusinya juga tidak merata, masih terkonsentrasi pada kota-kota besar. Butuh ribuan dokter spesialis untuk didistribusikan ke kota-kota kecil, wilayah luar Jawa, dan daerah terpencil serta tertinggal. Kata Menkes, satu RSUD butuh setidaknya tujuh dokter spesialis.  Menurut standar kelayakan WHO, untuk Indonesia dibutuhkan setidaknya seorang dokter untuk seribu penduduk, atau 1:1.000. Dengan penduduk sekitar 275 juta, Indonesia membutuhkan sekitar 275.000 dokter. Menurut data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Oktober 2022, ada 143.900 dokter umum yang memiliki surat tanda registrasi (STR) dan aktif berpraktik, atau baru sekitar 52% dari kebutuhan.

2023 Health Agenda

Let's close 2022 with optimism, hopefully the pandemic status of COVID-19 can be revoked in 2023. And we hope that the health transformation will increase Indonesia's health resilience. We also hope that there can be a solution to the pros and cons regarding the Health Bill (RUU). Recently, there was a wave of protests against the Omnibus Health Bill, which was an initiative of the House of Representatives (DPR). Several health and medical professional institutions, such as the Indonesian Doctors Association (IDI), the Indonesian Dentists Association (PDGI), the Indonesian Pharmacist Association (IAI), the Indonesian National Nurses Association (PPNI), the Indonesian Association of Medical Laboratory Technologists (Patelki) and the Indonesian Midwives Association (IBI) voiced their anxiety.

Agenda Kesehatan 2023

Selain RUU Kesehatan yang kontroversial, ada agenda kesehatan 2023 yang lebih mendasar untuk diberi perhatian, yaitu pemerataan layanan kesehatan primer dan penanganan persoalan kronis. Juga masalah penyakit tak menular. Mari kita tutup tahun 2022 ini dengan optimisme, semoga status pandemi Covid-19 bisa dicabut di tahun 2023. Kita juga berharap, semoga kegaduhan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan bisa dicari solusinya. Belum lama ini muncul gelombang protes terhadap RUU Omnibus Law Kesehatan yang merupakan inisiatif DPR tersebut. Beberapa lembaga profesi kesehatan dan kedokteran, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (Patelki), dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), menyuarakan kegelisahannya.

Our National Health

An increase in life expectancy in the span of 30 years is actually a reasonable achievement. What seems to be beyond rationality is why stunting remains an insurmountable problem. The November 2022 issue of TheLancet journal published Indonesia's national health report, which provides an overview of Indonesia's health over the past 30 years and its capacity to meet the United Nations' (UN) Sustainable Development Goals (SDGs). The report, titled "The State of Health in Indonesia's Provinces, 1990-2019: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study 2019”, was compiled by the GBD 2019 Indonesia Subnational Collaborators. It was prepared by a team involving dozens of researchers, including former Health minister Nafsiah Mboi (2012-2014).

Rapor Kesehatan Nasional Kita

Dalam tiga dekade ini angka harapan hidup dan harapan hidup sehat secara nasional membaik cukup signifikan. Anggaran membangun kesehatan nasonal juga terus meninglkat. Tapi mengapa masalah tengkes belum bisa tertangani ? Jurnal Lancet edisi November 2022 memublikasikan laporan tentang rapor kesehatan nasional Indonesia, yang menunjukkan gambaran kemajuan kesehatan di Indonesia dalam rentang 30 tahun, dan kemampuannya memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB. Laporan berjudul ”The State of Health in Indonesia’s Provinces, 1990-2019: a Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study 2019” itu sendiri disusun oleh GBD 2019 Indonesia Subnational Collaborators. Penyusunannya melibatkan puluhan periset, antara lain Menteri Kesehatan periode 2012-2014, Nafsiah Mboi.