#BPJS


Joint Healthcare Provision to Patch Up BPJS Shortfall

The government must rearrange its regulations properly with an aim of preventing the tendency of insurance companies to implement adverse selection. Some time ago, Health Minister Budi Gunadi Sadikin raised the idea of a special health insurance package for the wealthy provided by the Healthcare and Social Security Agency (BPJS Kesehatan). The idea duly drew pros and cons. The suggested special BPJS health insurance for the wealthy is a package that, as expected, involves private insurers providing joint medical coverage. Kompas has published at least four opinion articles responding to the Health Minister's idea, which he put forward during a work meeting with the House of Representatives (DPR) at the end of 2022.

Asuransi Gabungan untuk Menambal Bolong BPJS

Rencana menggabungkan manfaat BPJS dan asuransi swasta sebenarnya bukan barang baru. Pemerintah perlu menata regulasi dan mengatur koridor risiko, kriteria pungutan dan pembayaran, sumber dana, dan durasi program CoB. Beberapa waktu lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melontarkan ide perlunya BPJS khusus untuk orang kaya, dan langsung disambar dengan pro-kontra. BPJS untuk orang kaya dimaksud adalah asuransi swasta tambahan untuk menutupi kebutuhan pembiayaan pengobatan bagi orang kaya. Kompas setidaknya memuat empat artikel opini yang menanggapi lontaran Menkes yang disampaikan pada rapat kerja dengan DPR di pengujung 2022 itu.

Industry 4.0 and Health Services

President Jokowi has chosen Dr. Terawan Agus Putranto as the health minister for the second term of his administration. What is the direction of the Health Ministry’s health policy to answer challenges in the future? Before getting there, it is better for us to review the achievements of the health sector over the past five years. The most monumental breakthrough of the first period of Jokowi’s administration was the application of national health insurance through the Social Security Management Agency (BPJS). This is arguably a revolutionary policy in the health sector. Nevertheless, this policy still bears serious problems. The main problem that has not been resolved until now is the overdraft of BPJS financing. Hundreds of partner hospitals have not been paid by BPJS, causing some to go bankrupt. The commotion of the BPJS deficit has colored news throughout the year. Indonesia has the second highest prevelance in ASEAN (under Timor Leste) in terms of the number of stunted children due to lack of nutrition. This is certainly not something to be proud of.

Cegah Proletarisasi Dokter Umum BPJS

Rumah Ginjal - DUNIA kedokteran terguncang. Dua dokter muda usia gugur ketika menjalankan tugas di pedalaman. Dokter Dionisius Giri Samudra alias Andra, 24, meninggal karena campak di Maluku. Dhanny Elya Tangke, 27, berpulang karena malaria di Pegunungan Bintang, Papua. Jawa Pos juga memberikan perhatian besar atas keprihatinan ini.

Antisipasi Ledakan Revolusi BPJS

Rumah Ginjal - SEPANJANG 68 tahun Indonesia merdeka yang diperingati hari ini, baru kali inilah negara bertekad menggratiskan biaya berobat rakyatnya. Mulai Januari 2014, setiap warga negara Indonesia berhak atas layanan kesehatan tanpa bayar lewat program Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS). Bukan sekadar reformasi, namun inilah ”revolusi” di sektor layanan kesehatan.