Antisipasi Ledakan Revolusi BPJS


Rumah Ginjal - SEPANJANG 68 tahun Indonesia merdeka yang diperingati hari ini, baru kali inilah negara bertekad menggratiskan biaya berobat rakyatnya. Mulai Januari 2014, setiap warga negara Indonesia berhak atas layanan kesehatan tanpa bayar lewat program Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS). Bukan sekadar reformasi, namun inilah ”revolusi” di sektor layanan kesehatan. 

Wajar jika program itu diyakini bakal ”laris manis”: peserta akan membeludak hingga rumah sakit dan petugas medis bakal berkeringat kewalahan. Mulai pasien sakit kronis hingga yang sekadar meriang atau pilek menyerbu. 

 

Masih segar dalam ingatan, terutama ingatan para tenaga medis, beberapa RS di Jakarta menyatakan mundur dari program KJS karena tidak tahan dan kewalahan. Premi jaminan sosial Rp 23.000 per peserta (rancangan sebelumnya Rp 15.000) yang ditetapkan pemerintah dirasa belum cukup untuk mengganti biaya pengobatan. Tidak sebanding dengan kewalahan yang tak terkira. 

 

Rentetan karut-marut itulah yang mungkin bakal terulang lagi Januari nanti jika tidak diantisipasi sejak awal. Itu juga bisa menjadi faktor penyulut gesekan antara pemprov/pemkot/pemkab dan DPRD. Bahkan, bisa saja kekurangsiapan pemerintah daerah dan RS di daerah tersebut dipolitisasi oleh DPRD untuk menghantam kebijakan inisiatif pemerintah pusat itu. Apalagi bersamaan waktunya dengan kampanye Pemilihan Legislatif 2014, isu pengobatan gratis tersebut bakal menjadi amunisi di gelanggang politik. 

 

Hikmah Geger Jakarta 

 

Namun, tidak ada jalan mundur demi menyehatkan rakyat. Tetapi, tentu saja, itu harus diawali dengan persiapan yang matang. Masih ada bergerbong-gerbong masalah. Sebut saja kurang siapnya RS yang terlibat, mekanisme dan skema pembiayaannya yang masih belum jelas juklaknya, membeludaknya pasien karena euforia, biaya pengobatan yang melambung tinggi dan berpotensi tidak terkendali, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Tanpa persiapan yang matang, niat baik tersebut bisa menjadi wajah buruk di panggung kampanye.

 

Harus menjadi pelajaran kejadian pelaksanaan kartu jaminan sosial di DKI yang meledak bagaikan bom waktu. DKI, yang berada di pusat republik dan tempat berkumpulnya segala fasilitas, ternyata kedodoran. Ada banyak masalah di lapangan. Distribusi dokter dan tempat tidur di RS belum tersebar merata. Bentuk layanan antar-RS masih bervariasi. Tempat tidur, peralatan, dan staf medis kurang. Rujukan dan koordinasi antarpihak terkait tidak berjalan. 

 

Masalah itulah yang sangat mungkin terjadi bila ”revolusi” BPJS mulai berjalan Januari nanti. Di Jakarta saja Jokowi kewalahan, apalagi di pedalaman yang minim segalanya. 

 

Memang tidak boleh pesimistis. Tapi, ayo bersiap. BPJS adalah amanat undang-undang, bahkan bagian dari tujuan kemerdekaan untuk ”memajukan kesejahteraan umum”. Mengambil pajak dari yang berkelebihan guna membantu mereka yang masih kekurangan untuk berobat. Pendapatan per kapita kita tahun lalu sudah USD 3.592. Dan SBY dalam pidato kenegaraan kemarin (16/8) optimistis pendapatan per kapita kita akan mendekati USD 5.000 pada 2014. 

 

Memang target untuk menaikan anggaran layanan kesehatan dua kali lipat dari angka sebelumnya belum tercapai. RAPBN 2013 menganggarkan sekitar 3,7 persen meski Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  menetapkan 5 persen. Untuk level internasional, WHO mengamanatkan angka lebih tinggi, yakni 6,5 persen per tahun. Sebagai pembanding; Inggris mengalokasikan sekitar 7 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan rata-rata Uni Eropa sebesar 8 persen (data 2000). 

 

Berkaca dari geger KJS DKI, pemerintah diharapkan lebih mematangkan persiapan untuk pelaksanaan BPJS nanti. Misalnya, membuat standar pelayanan untuk setiap jenis penyakit, perencanaan dan distribusi tenaga medis, rasio staf medis dan tempat tidur, regulasi untuk para profesional dan akuntabilitas klinis, peningkatan kompetensi dokter dan revalidasi berkala terhadap kualifikasi dokter, serta segala yang terkait lainnya.

 

Jangan lupa, disiapkan unsur nonmedis. Jika ada tenaga medis yang dianggap melakukan kesalahan, sebaiknya ada sebuah komite untuk menilai dan membuat rekomendasi. 

 

Bisa dicoba untuk menghidupkan tradisi mengumumkan ”tenaga medis terbaik bulan ini” seperti yang dilakukan di kalangan swasta pada bidang nonmedis. Berikan penghargaan kepada tenaga medis yang kinerjanya baik. Dan sebaliknya, memberikan perhatian khusus bagi yang performanya buruk. 

 

Perlu Ombudsman 

 

Untuk membantu pengurangan beban yang kompleks, sebaiknya ada langkah untuk membuat layanan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jika industri layanan kesehatan swasta bisa diakses on-line 24 jam, layanan kesehatan pemerintah tersebut sebaiknya juga bisa. Misalnya, dengan menggunakan layanan telepon atau melalui jam buka yang diperpanjang. Kemungkinan cukup ditangani oleh seorang suster senior yang bisa memberikan bantuan konsultasi kepada peneleponnya. 

 

Pelaksanaan BPJS nanti sebisa mungkin mencerminkan kompromi antara prinsip otoritas medis tradisional dan administrasi publik yang rasional (Klein 2000). Tujuannya, layanan kesehatan tersebut dapat diakses dengan gampang dan adil, serta dapat diakses dengan rujukan dari dokter umum. Di tingkat daerah, tim yang ramping bisa terdiri atas seorang administrator, akuntan, perawat senior, dokter ahli kesehatan masyarakat, dan dokter umum. 

 

Mungkin sebaiknya ada semacam ”ombudsman” yang bekerja independen mewakili pandangan pasien/masyarakat terhadap pelaksanaan layanan para profesional medis. ”Ombudsman” itu diberi hak untuk mengakses informasi dari pelaksana BPJS dan bisa diajak konsultasi dalam pengembanganan program tersebut.

 

Silakan dipersiapkan antarsektor terkait. Dengan dipikir banyak orang, para pemimpin tidak perlu menjadi sekurus Pak Jokowi karena banyak memikir sendirian. Merdeka!  

Djoko Santoso ;
Dosen dan Ahli Ginjal FK Unair-RSUD dr Soetomo, Meraih PhD dari Juntendo University, Tokyo, Jepang

JAWA POS, 17 Agustus 2013

Source: https://lautanopini.wordpress.com/2013/08/17/antisipasi-ledakan-revolusi-bpjs/
Keywords:

rumah sakit yang membutuhkan ginjal 2018; rumah sakit pembeli ginjal; harga ginjal di rumah sakit; orang kaya yang butuh ginjal 2018; rumah sakit ginjal di penang malaysia; mencari pembeli ginjal 2018; calon pembeli ginjal 2018; dokter ginjal terbaik di penang; orang kaya yang butuh ginjal 2018; rumah sakit pembeli ginjal; rumah sakit yang membutuhkan donor ginjal 2018; calon pembeli ginjal 2018; rumah sakit yang membutuhkan donor ginjal 2018; mencari pembeli ginjal 2018; rumah sakit yang membutuhkan ginjal 2017; orang yang membutuhkan donor ginjal; lowongan donor ginjal; harga ginjal di rumah sakit; rumah sakit yang membutuhkan ginjal; cara menjual ginjal di rumah sakit; harga ginjal 2018; rumah sakit yang membutuhkan ginjal 2018; komunitas jual beli ginjal; jual beli ginjal online 2018; harga ginjal 2017 di indonesia; calo jual beli ginjal; rumah sakit yang membutuhkan ginjal 2018; dibutuhkan donor ginjal 2018; mencari pembeli ginjal 2018; orang yang membutuhkan donor ginjal; calon pembeli ginjal 2018; pencari donor ginjal 2018; iklan butuh donor ginjal 2018; rumah sakit yang membutuhkan donor ginjal; biaya operasi batu ginjal di penang; dokter urologi terbaik di penang; dokter ginjal terbaik di indonesia; dokter ginjal terbaik di malaka; rumah sakit di malaysia; rumah sakit terbaik di malaysia; calon pembeli ginjal 2018; iklan butuh donor ginjal 2018; cara menjual ginjal dengan cepat 2018; mencari pembeli ginjal 2018; rumah sakit pembeli ginjal; orang kaya yang butuh ginjal 2018; rumah sakit yang membutuhkan ginjal 2018; butuh ginjal cepat; dokter urologi terbaik di penang; dokter ginjal terbaik di indonesia; dokter spesialis ginjal di singapura; biaya transplantasi ginjal di penang; biaya laser batu ginjal di penang; dokter urologi di island hospital penang; pengalaman berobat ginjal di penang; dokter lambung terbaik di penang