#virus corona


Pengendalian Pandemi Vs Kebebasan Sipil

PERANG melawan pandemi covid-1 9 makin berkobar. Presiden Joko Widodo optimistis akhir tahun pandemi ini tuntas. Setelah itu, Jokowi memprediksi wisata (utamanya) akan booming. Tentu saja, optimisme memang harus terus dijaga. Agar optimisme itu jadi kenyataan, selain terus berdoa, butuh ikhtiar yang lebih tangkas dan terukur tingkat keberhasilannya. Hingga saat ini, gerak pemerintah masih belum bisa mengimbangi kecepatan penyebaran virus, yang pernah di istilahkan Gubernur Negara Bagian New York, seperti kereta peluru. Setelah meremehkan di awal pandemi, pemerintah kini menghadapi dilema. Apakah memenuhi saran pakar medis agar bertindak cepat untuk membatasi pergerakan sipil secara ketat dan tegas atau lebih mendengar saran pakar ekonomi-sosial yang menginginkan jangan ada pembatasan yang terlalu ketat agar ekonomi tidak drop dan menghindari gejolak sosial. Gubernur DKI Anies Baswedan langsung bergerak cepat mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hanya sehari setelah Peraturan Menteri Kesehatan resmi dikeluarkan.

Tinggal Pilih Jaga Jarak atau Ambyar

SEKARANG beredar istilah baru covidiot, yang lahir dari pandemi covid-19. Karena istilah ini tidak mengenakkan, maka cocoknya hanya ditahbiskan kepada mereka yang super egois. Istilah ini merupakan bentuk kejengkelan pada orang-orang yang tak peduli penyebaran penyakit coronavirus disease 2019 (covid-19). Mereka yang tetap beraktivitas biasa secara sosial, tak mau diam di rumah, tetap tak menjaga jarak dengan orang-orang lain (social distancing). Akibatnya, mereka dapat menjadi kapal induk pembawa virus dan menyebarkannya ke banyak orang. Pantaslah mereka disebut para super egois yang ngawur di saat pandemi covid-19. Harus sepenuhnya diinsafi bahwa aktivitas berkumpul yang melibatkan banyak orang saat ini ialah berbahaya, membahayakan diri sendiri dan nyawa orang lain. Covid-19 ini menyebar luar biasa cepat, jauh lebih cepat daripada yang bisa kita lacak lewat uji tes yang alatnya baru mau diimpor itu.

Tangkas Melawan Pandemi

Hanya sehari setelah menyatakan wabah Covid-19 sebagai pandemi, Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus menyurati Presiden Jokowi. WHO meminta agar Presiden Jokowi segera menyatakan darurat nasional, membangun laboratorium dengan skala memadai, memperluas pencarian kasus, pelacakan, pengawasan dan pendataan secara cermat, menggencarkan langkah pencegahan termasuk mengajak warga masyarakat agar sering mencuci tangan. Beberapa pihak menilai, WHO terlalu mendikte dan menggurui. Tapi, inilah respons “gemas” organisasi kesehatan dunia itu melihat respons Indonesia yang dinilai masih terlalu santai. Dua bulan lebih Kemenkes membanggakan status nol pasien positif Covid-19. Tapi Senin (2/3), dua pekan lalu, pertahanan itu jebol. Presiden mengumumkan dua WNI positif terkena Covid-19. Ada warga Jepang berkunjung ke Indonesia, kemudian berlanjut ke Singapura.

Mengantisipasi Wabah Virus Corona Wuhan

HEBOH wabah virus korona jenis baru di Tiongkok sekarang ini mengingatkan kejadian 17 tahun lalu. Pada November 2002, muncul laporan awal merebaknya wabah SARS (severe acute respiratory syndrome, sindrom pernapasan akut) di Provinsi Guangdong, Tiongkok. Barangkali untuk menjaga kepercayaan publik, awalnya pemerintah Tiongkok berusaha menutupi dan tidak melapor ke WHO. Namun, karena situasi makin genting, pemerintah Tiongkok akhirnya melapor ke WHO pada Februari 2003. Wabah berbahaya ini ternyata menyebar sangat cepat. Hanya dalam waktu setengah tahun, sampai Juli 2003, dilaporkan sudah ada 8.069 kasus dan 775 orang meninggal. Sedemikian hebatnya ancaman wabah ini sampai WHO menyatakan sebagai emergensi global.