Menertibkan Nalar Penanganan Pandemi


BANGSA kita termasuk yang mudah sensitif, bahasa gaulnya baperan. Termasuk terkait dengan pandemi covid-19. Karena baperan dilarang mudik, banyak yang menerobos larangan mudik itu. Hasilnya, ledakan luar biasa kasus covid-19 saat ini. Pemerintah pun menarik ‘rem tangan’ dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat saat ini.

Ledakan itu diperparah dengan ‘faktor asing’, yakni varian delta dari India. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat, lewat Waketum Slamet Budiarto, menyebut varian ini jadi pencetus utama situasi buruk saat ini. Varian ini dibawa orang asing atau WNI yang pulang karena pintu negara tak ditutup saat masyarakat dilarang mudik antardaerah.

Kombinasi faktor pembobolan mudik dan varian asing ini terbukti mematikan. Lebaran kemarin ialah momen puncak untuk menunjukkan kuatnya pengabaian warga pada virus. Sekitar 1,2 juta mudik, dengan segala cara, termasuk menerobos penjagaan petugas penegak larangan mudik.

Warga Madura yang melengkapi drama besar kekompakan warga melawan pandemi. Ribuan warga Madura nekat mudik, menerobos, dan melawan penjagaan ketat di Jembatan Suramadu. Penjagaan petugas sekuat apa pun, tidak bisa menahan laju massa yang nekat itu.

Itulah pertunjukan kolosal tentang keberanian massa melawan pandemi, tetapi dengan cara sendiri, yaitu dengan membiarkan diri saling tertular dan menulari. Maka, berlakulah survival of the strongest. Siapa yang kuat, siapa yang bertahan, siapa yang lemah bakal kalah.

Hasilnya ialah Kudus dan Bangkalan menjadi klaster baru. Kasus positif terinfeksi melonjak hebat. Sistem layanan kesehatan kedua kota itu hampir kolaps. Hanya dalam waktu tiga minggu, kasus Kudus dan Bangkalan sudah merembet ke hampir seluruh kota dan kabupaten di seluruh Jawa, Bali, dan Madura.

Kejadian ini mirip sekali dengan tragedi gelombang kedua di India. Sebelumnya, WHO memuji India yang bisa melaksanakan vaksinasi massal dan menurunkan angka positif dengan cepat sehingga dipuji media segera mencapai kekebalan kelompok (herd immunity). Namun, kekompakan umat yang nekat melawan imbauan pemerintah dan petugas kesehatannya, dengan tetap melaksanakan ritual tradisional Kumbh Mela, mandi kolosal di Sungai Gangga, langsung menjadi tragedi memilukan.

 

Invasi asing VoC

Kasus Kudus dan Bangkalan akhirnya merebak menjadi kasus nasional. Makin repot ketika ditemukan varian baru B16172 (delta) yang asalnya dari India, dengan karakter jauh lebih menular dan sekarang sudah menyebar di 85 negara.

Di Inggris, Public Health England melaporkan bahwa varian delta 60% lebih menular dari varian alfa. Waktu pengganda (doubling time) berkisar antara 4,5 sampai 11,5 hari. Varian delta menyebabkan kecepatan rusaknya paru-paru, dari yang sebelumnya berkisar 5-10 hari, menjadi hanya dalam sehari saja. Seperti serbuan kilat maut. Varian Delta ini lebih gampang menyerang anak-anak.

Sebuah studi di Singapura mencatat, infeksi varian delta memungkinkan pasien lebih membutuhkan bantuan oksigen, perawatan yang lebih intensif, dan meningkatkan risiko kematian. Dengan karakter seperti ini, delta (B16172) ialah varian yang sangat berbahaya sehingga WHO memasukkannya sebagai variant of concern (VoC) yang harus sangat diwaspadai.

Dari Jabodetabek mudik ke Jateng dan Jatim, dari Jatim mudik ke Bangkalan Madura, membawa varian impor delta, dan menularkannya. Setelah Kudus dan Bangkalan meledak, dan dua minggu kemudian, pemudik ini balik lagi menuju ke perantauannya, menuju Jatim dan Jabodetabek, tentu saja sambil membawa varian delta sehingga lengkaplah siklus penularan massal ini. Sampai 23 Juni, Kemenkes mencatat ada 160 kasus positif karena varian delta yang tersebar di 9 provinsi, terbanyak di DKI Jakarta sebanyak 57 kasus. Artinya, varian delta yang ganas sudah mulai menyebar.

Angka pertambahan kasus harian yang sebelumnya sudah menurun ke titik paling rendah, yaitu 2.385 kasus (15/6), langsung meroket hingga menembus angka 27.913 kasus (3/7) atau 12 kali lipat. RS, RS daerah, RS lapangan penuh pasien. Media massa tiap hari menyajikan berita pasien yang tidak bisa tertampung di ruang perawatan sehingga harus antre di selasar dan pintu rumah sakit. Petugas pemakaman kelelahan. Harga obat melonjak, plus krisis oksigen memperparah keadaan.

Dokter dan nakes kewalahan, kelelahan, dan berguguran lagi. IDI mencatat, Juni saja (sampai 27 Juni) sudah 27 dokter gugur. Total 401 dokter dan 324 perawat gugur selama menjaga benteng terakhir medan peperangan covid-19 sejak Maret 2020. Sungguh suatu jihad kemanusiaan yang luar biasa.

DKI Jakarta kembali menjadi wilayah dengan beban paling berat, angka kasus positifnya paling banyak. Angka keterisian tempat tidur di RS (BOR, bed occupancy rate) melonjak jadi 100%, sampai harus menyediakan tenda-tenda darurat.

Tes massal sebagai bagian dari mekanisme pelacakan, ditingkatkan. Hasilnya menunjukkan bahwa angka positivity rate (PS, jumlah yang positif terinfeksi, dari keseluruhan jumlah yang dites) langsung melonjak. Sebelumnya, per 11 Mei PS di DKI hanya 7%, hampir mendekati standar aman menurut WHO 5%. Secara nasional PS nya 11,1%. Artinya, penanganan di DKI lebih bagus daripada rata-rata penanganan secara nasional.

Setelah kejadian tragedi Kudus dan Bangkalan, angkanya melonjak pesat. Data 21 Juni menunjukkan, PS DKI 33% dan PS nasional 23,3%. Kondisinya jadi berbalik. DKI menerima kembali para pemudik yang sudah tertular sehingga angka PS DKI lebih besar dari angka PS secara nasional. Dengan kata lain, situasi nasional, terutama di Jawa, Bali, Madura, berada di level krisis kesehatan.

 

Iri Piala Eropa

Di saat kita mendapat serangan varian delta, sayangnya pertahanan nasional kita melemah. Betul, bahwa jumlah warga yang sudah divaksinasi sekarang sudah semakin banyak. Satgas Covid-19 menyebut, sampai 26 Juni, sebanyak 13 juta orang sudah suntik dua kali. Akan tetapi, ketidakpatuhan warga para protokol kesehatan, malah semakin menjadi-jadi. Pemicunya, antara lain dengan banjirnya informasi opini yang menyesatkan yang jadi viral (menyebar bagai virus) lewat media sosial.

Pelonggaran di negara lain digoreng jadi rasa ‘iri’. Saat ini tiap malam kita menikmati siaran pergelaran Piala Eropa 2020. Kita heran karena penonton yang hampir memenuhi kapasitas stadion. Ekspresi dan teriakan mereka terlihat karena mayoritas tidak bermasker. Untuk masuk stadion, penonton lokal cukup menunjukkan kartu vaksinasi, sementara penonton warga negara asing harus menunjukkan kartu tes usap.

Mengapa ini bisa terjadi? Tentu karena merasa mereka bisa menegakkan dan membiasakan protokol kesehatan di masyarakat selama pandemi. Selain itu, juga faktor vaksinasi. Inggris dan Hongaria, yang menjadi tuan rumah Piala Eropa, dan negara tempat pertandingan lain sudah berhasil memvaksinasi sebagian besar warganya.

Menurut Sky News (28/6), Inggris sudah menyuntikkan 113,1 dosis per 100 penduduk. Islandia 113,3. Hongaria 98,5. Belgia 90,5. Artinya, rata-rata setidaknya setiap orang dewasa di sana sudah menerima satu suntikan vaksin atau separuh penduduk sudah disuntik dua kali. Sebagai bandingan, negara tertinggi suntikan vaksinnya ialah Uni Emirat Arab, 154,2 per 100 penduduk. Untuk negara kita, dengan 13 juta orang sudah divaksin dobel, berarti baru 26 juta suntikan. Jauh dibanding populasi kita, 270 juta.

Kita tak perlu iri sehingga sesat persepsi. Ketika kita berkutat dengan serangan gelombang kedua, memang banyak negara Eropa terkesan sudah berhasil mengatasi pandemi covid-19 Sehingga sudah bisa melonggarkan aktivitas publiknya. Ini perlu jadi pembelajaran agar ada konsistensi kebijakan dalam memerangi pandemi.

Para ahli epidemiologi berusaha meyakinkan bahwa cara paling mendasar untuk meminimalisasi penularan ialah dengan pembatasan mobilitas, entah namanya PPKM, karantina wilayah atau lockdown, entah hendak menggunakan istilah apalagi. Namun, saran ahli epidemiologi ini langsung dilawan dengan argumen yang sangat mendasar, yaitu siapa yang akan menjamin pasokan makan bagi mayoritas rakyat kelas bawah jika dilaksanakan lockdown?

UU Kekarantinaan Kesehatan memang terlalu ketat dalam mengatur karantina wilayah. Bukan hanya makan dan pakaian warga, bahkan makanan hewan ternak harus dijamin pemerintah saat karantina wilayah dilakukan. Jelas ini sulit dilaksanakan karena anggaran kita sangat terbatas dan sudah banyak utang. Akhirnya, pemerintah mengambil sikap lebih kompromis, pembatasan mobilitas hanya dalam skala terbatas, sambil terus menggenjot vaksinasi agar segera mungkin mencapai level herd immunity atau kekebalan kelompok.

 

Satu kata-perbuatan

Repotnya, pilihan ‘paket hemat’ pembatasan mobilitas plus vaksinasi ini pun diganggu ujaran konspiratif dan tak masuk akal. Opini dan narasi kontra bertebaran, diproduksi mereka yang sebetulnya tidak mempunyai kompetensi, termasuk berbagai ceramah dari agamawan yang mengobarkan ketidakpercayaan pada pandemi dan vaksinasi serta menentang pembatasan kerumunan kegiatan beribadah. Karena dibalut dengan narasi keagamaan, warga bisa kepincut.

Arus umum sebagian besar ormas dan tokoh agama setuju penanganan covid-19 sesuai prokes, termasuk pembatasan ibadah bersama. Namun, mereka kerap kalah nyinyir dari kelompok pendek akal dan panjang angan ini. Tak peduli bahwa pendapat si nyaring ini bisa membawa maut. Bahkan, jadi senjata makan tuan. Banyak kasus penganjur teori konspirasi dan antivaksin terkena covid-19 dan meninggal. Itu pun tak meredakan ignorance kelompok ini.

Menjadi pertanyaan, apakah negara dan aparat kita tidak bisa mengatasi pembangkangan ini? Memang sebagian sudah ditangkap, seperti Jerinx di Bali. Bareskrim menyebut sampai 4 April 2020, di awal-awal pandemi, sebanyak 75 orang ditangkap polisi karena sebar hoaks covid-19. Kalau di-googling, banyak kasus penangkapan serupa, mulai Aceh hingga Puncak Jaya. Mestinya tindakan keras ini menjerakan.

Di Facebook, ada yang jengkel, yaitu mengusulkan agar yang tidak percaya bahwa pandemi covid-19 ini benar ada, tidak percaya pada vaksinasi, dan menyebarkan ketidakpercayaannya ini supaya didata lengkap identitasnya. Jika suatu saat terkena covid-19, dikumpulkan saja. Tidak usah diberi perawatan, toh juga tidak percaya. Jika akhirnya bisa sembuh sendiri tanpa perawatan, ya syukur. Akan tetapi, jika akhirnya meninggal, kita semua bisa memberikan doa terbaiknya.

Tentu saja usulan ini kelewatan. Sumpah dokter yang dijunjung tinggi sejak pertama kali dicetuskan Hippokrates 400 tahun SM menegaskan, dokter wajib menolong pasien, siapa pun, dari golongan mana pun, tanpa perbedaan. Namun, kita bisa memahami munculnya usulan di atas karena sudah begitu gemasnya melihat betapa gampangnya opini sesat dan menyesatkan bertebaran di media sosial.

Ketiga faktor yang diulas di atas memang merepotkan penanganan pandemi, yakni perilaku massal tak taat prokes, pintu negara yang tak dijaga ketat, serta sebaran teori konspirasi plus antivaksin. Satu lagi, yang tak kalah penting, keteladanan dari elite sering absen. Tak sejalan kata dan perbuatan. Semuanya itu harus ditertibkan agar sesuai dengan nalar penanganan pandemi yang adil dan beradab. Selain itu, juga sebagai cerminan gotong royong, susah-senang dipikul bersama agar kita bisa lebih pasti menjalani rute keluar dari rundungan pandemi yang menyesakkan ini. []

 

Djoko Santoso
Guru Besar Fakultas Kedokteran Unair,
Ketua Badan Kesehatan MUI Jatim,
Penyintas Covid-19



Comments