SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Senin (1/2/2016) pagi mendapat kunjungan kerja Panitia angket DPR RI tentang Pelindo II. Kedatangan rombongan wakil rakyat yang terdiri dari Ir. H. Teguh Juwarno (PAN), Ir. H. Irmadi Lubis (PDI Perjuangan), Dwi Aroem Hidayatie S.Kom (Partai Golkar), Wahyu Sanjaya SE (Partai Demokrat), H. Nasril Bahar SE (PAN), dan Irma Suryani (Nasdem) ini meminta pandangan dan masukan para pakar Unair terkait perkara Pelindo II yang mereka tangani saat ini.

Kehadiran mereka di Unair disambut Wakil Rektor I Prof. Djoko Santoso dr., Ph.D., Sp.PD., K-GH, bersama sejumlah pejabat kampus serta para pakar dari Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB), Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP), dan Fakultas Hukum (FH).

“Kami bangga diajak diskusi para anggota dewan. Sekadar informasi, kami sudah mendapat pengakuan di level internasional terkait kapabilitas akademik di aspek Good Governance. Dan kami selalu siap memberi masukan tentang apapun untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Prof Djoko Santoso.

Ketua panitia angket Ir. Teguh Juwarno menyatakan, pihaknya butuh pandangan objektif dari para ahli. Sudah barang tentu, di kampus ini ada banyak pakar yang berkompetensi dan paham tentang problem yang tengah membelit Pelindo II.

“Kami berharap dapat pencerahan di sini,” tandasnya.

Dalam diskusi tersebut, Guru Besar dari FEB Unair, Prof Dr Djoko Mursinto SE M.Ec mengemukakan, problem yang muncul di tengah Pelindo II sebenarnya secara teknis terjadi pula di Pelindo lain (Pelindo I, Pelindo III, dan Pelindo IV).

“Persoalan-persoalan pengadaan barang, dweeling time, bongkar muat, kapal sandar, kapal pandu, antrean trailer kontainer dan lain sebagainya, terjadi di setiap pelabuhan,” terangnya.

Persoalan yang terjadi di Pelindo memang problem yang kompleks. Dan mestinya jangan hanya Pelindo II saja, semua Pelindo begitu.

“Semua Pelindo melakukan hal yang sama, namun kali ini yang kena sorot hanya Pelindo II. Kalau mau, mari kita lihat juga Pelindo lain, termasuk Pelindo III yang ada di sini (Surabaya,red),” tandasnya.

Sementara dari sisi hukum, Guru Besar dari Fakultas Hukum, Prof Dr Y Sogar Simamora SH M.Hum, menyatakan, perlu kecermatan untuk membongkar penyimpangan di BUMN Kepelabuhanan, yang menurutnya pula tidak hanya terjadi di Pelindo II.

“Sangat penting mencermati setiap perjanjian yang dilakukan Pelindo, termasuk perjanjian dengan Otoritas Pelabuhan,” pesannya.

Disisi lain, Dr. Mas Rahma, ahli Hukum Perseroan FH Unair mengatakan, diperlukannya  tata kelola terpadu yang berdasar undang-undang. Terutama karena menyangkut asset-set vital di bagi bangsa dan Negara.

Karena itu ia menyarankan bahwa pelayaran maupun usaha lain yang ditangani BUMN hendaknya justru harus kembali di tarik ke Negara dan bukanya justru semakin di privatisasi.

“Jadi, semua elemen menyangkut pelayaran dan aktifitas disekitarnya, mustinya bersumber dari satu aturan pengelolaan yang jelas dan terintegrasi. Dan jangan sampai pihak asing begitu gampangnya menguasai pelabuhan-pelabuhan di Indonesia,” terangnya.

Sementara Prof. Dr. Tjuk Kasturi Sukiadi, Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis, menyoroti tentang pentingnya komisaris independen dalam setiap BUMN. Ini terkait dengan model-model penunjukan langsung untuk komisaris independen.

Prof. Tjuk juga menekankan pentingnya penjaringan komisaris independent di BUMN, harus melalui pola-pola penjaringan yang professional dengan melibatkan lembaga independent yang kompeten,

“Kalau komisaris memiliki hubungan dengan pejabat publik atau pihak luar secara emosional maupun pribadi, jangan harap dia melakukan pengabdian atas nama rakyat. Jadi jangan hanya asal tunjuk,” tegas Tjuk K. Sukiadi. (EP)