#MBDK

Tug of War on Excise on Sweetened Drinks

The postponement of the imposition of MBDK excise rates certainly disappoints health practitioners. Even though the plan to impose excise on MBDK is a progressive policy, it is believed that it will be effective in controlling the consumption of sweet drinks. Suddenly the government again postponed the implementation of excise on sweetened drinks in packaging or MBDK. The policy intended to control the increase in the number of people suffering from obesity and diabetes has been postponed until next year. That is, if it is not postponed again. Actually, through Presidential Regulation Number 130 of 2022 regarding the Details of the State Budget for the 2023 Fiscal Year, President Joko Widodo (Jokowi) has instructed the Ministry of Finance to implement excise taxes on MBDK products starting this year.

Tarik Ulur Cukai Minuman Berpemanis

Ditundanya pengenaan tarif cukai MBDK tentu mengecewakan kalangan praktisi kesehatan. Padahal rencana pengenaan cukai pada MBDK adalah kebijakan yang progresif, diyakini akan efektif mengendalikan konsumsi minuman manis. Tiba-tiba pemerintah kembali menunda penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK. Kebijakan yang dimaksudkan untuk mengendalikan kenaikan jumlah penderita obesitas dan diabetes ini diundur implementasinya menjadi tahun depan. Itu pun jika tidak diundur lagi. Sebenarnya, lewat Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menginstruksikan Kementerian Keuangan agar menerapkan cukai produk MBDK mulai tahun ini. Namun, Kemenkeu meminta diundur sampai tahun depan.