Rumah Ginjal - PEMERINTAH melalui Kemenristekdikti mencabut moratorium program studi (prodi) pendidikan dokter baru-baru ini. Dengan demikian, dimungkinkan pemberian izin pendirian prodi kedokteran baru.

Kebijakan tersebut lagi-lagi menuai reaksi beragam. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menyatakan, seyogianya kebijakan tersebut diputuskan dengan mempertimbangkan risiko dampak negatif. Bahkan, KKI cenderung berkeberatan. KKI memang memiliki tanggung jawab publik yang besar untuk ikut menjaga kualitas keluaran prodi kedokteran.

Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa itu merupakan solusi pemenuhan kebutuhan masyarakat akan dokter. Disebutkan, Indonesia saat ini kekurangan 1.920 dokter per tahun. Jika kondisi itu terus dibiarkan, akan ada kekurangan 25.740 tenaga dokter pada 2030.

Menyadari kekhawatiran KKI, pemerintah mendasari argumennya dengan kajian bahwa telah terdapat 16 prodi kedokteran di tanah air yang terakreditasi A dan 34 prodi terakreditasi B. Sedangkan yang terakreditasi C hanya 22 prodi dan 10 prodi lain terakreditasi minimal. Dengan begitu, dikatakan, masalah kualitas tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Lagi pula, ada sistem pendampingan/pembinaan.

Sebaliknya, sudut pandang KKI lain. Adanya 22 prodi yang terakreditasi C dan 10 prodi yang memenuhi syarat minimal menunjukkan bahwa 42 persen dari 83 prodi kedokteran di Indonesia belum berkualitas (terakreditasi setidaknya B). Karena itu, untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, suatu prodi harus menyelesaikan pekerjaan rumahnya terlebih dahulu. Yakni, memenuhi standar kualitas pelayanan dan fasilitas pendidikan dokter. Lebih detailnya, prodi tersebut harus memenuhi kelayakan visi dan misi serta tujuan pendidikan dokter.

Proses dan sistem dalam program studi tersebut harus disiapkan terlebih dahulu, baru kita dapat berharap keluaran yang berkualitas dan kompeten. Yang dimaksud keluaran yang kompeten adalah dokter yang mampu memberikan pelayanan secara andal dan memiliki kemampuan belajar sepanjang hayat dengan menjunjung keluhuran.

World Federation for Medical Education (WFME) telah menetapkan rekomendasi bahwa setiap prodi kedokteran yang didirikan harus memenuhi standar kualitas dalam visi, misi, penyelenggaraan pendidikan, dan sitem evaluasi yang andal sebagai upaya menjaga mutu lulusan yang dihasilkan. Standar kualitas tersebut harus terjamin sejak proses seleksi mahasiswa. Ada konseling karir bagi calon mahasiswa baru, dukungan finansial bagi mahasiswa dan penyelenggaraan pendidikan, sistem cetak layanan kesehatan, maupun penyediaan lingkungan belajar yang paripurna.

Lingkungan belajar harus menjamin adanya interaksi yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan menjamin kesetaraan kesempatan belajar dengan baik. Dengan begitu, prodi kedokteran dapat menjadi wahana tumbuhnya intelektualitas yang berkarakter luhur dan semangat ilmiah peserta didik yang tinggi. Karena itu, lembaga pendidikan yang menaungi prodi kedokteran harus memiliki kebijakan yang mengakomodasi keragaman mahasiswa dan dosen melalui metode pembelajaran SPICEE (student oriented, problem based learning, integrated approach, community oriented, early clinical exposure, dan elective based system).

Harus kita akui, pendidikan dokter di Indonesia memiliki sejarah panjang sejak pemerintah Hindia-Belanda merintis sekolah ”dokter pribumi” atau ”dokter Jawa” yang terkenal dengan STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen) pada 1898 –yang sekarang di UI– dan NIAS (Nederlandsch Indie Artsen School) pada 1913 –yang sekarang di Universitas Airlangga. Itu merupakan kapital berharga dalam mempercepat keluaran dokter yang berkualitas melalui pengembangan pusat-pusat baru dari prodi kedokteran di tanah air.

Dari 110.720 dokter (data KKI Mei 2016), memang tidak terdistribusi merata di 17 ribu pulau di Nusantara. Padahal, rekomendasi WHO mewajibkan satu dokter tiap 400 penduduk. Tentu kondisi itu tidak dapat kita jadikan semacam dalih ”kegentingan memaksa” untuk pembenaran kebijakan produksi masal dokter dalam waktu singkat. Sebab, mendidik dokter tak bisa dimasalkan secara instan. Bisa berbahaya bagi penerima layanan kelak.

Perlu diakui, banyak dokter berkualitas rendah. Ke depan, boleh jadi masalah juga bertambah dengan hadirnya dokter tanah air lulusan prodi kedokteran dari luar negeri yang kualifikasinya belum teruji. Jika kita amati, sejumlah prodi kedokteran yang sudah ada pun masih tertatih dalam menjaga kualitas.

Diyakini, salah satu penyebab masalah tersebut adalah faktor finansial. Alasan itu sangat masuk akal karena prodi kedokteran harus bisa menyediakan satu kadaver (jenazah) untuk 10–14 mahasiswa sebagai dasar utama menjadi dokter, plus ditopang banyaknya manekin (boneka manusia) untuk mempercepat penguasaan kompetensi. Tidak cukup dengan itu, masih harus disediakan peralatan laboratorium basah dan kering untuk praktikum lanjutan, rumah sakit pendidikan, serta wahana pembelajaran komunitas.

Melihat dan menimbang hal tersebut, tentu pemerintah dihadapkan pada masalah penentuan prioritas kebijakan dalam mencari solusi bijak. Seyogianya pemerintah memiliki rencana strategis jangka panjang yang sangat komprehensif. Tidak cukup hanya Kemenristekdikti dan Kementerian Kesehatan, perlu juga melibatkan departemen terkait lain untuk bergandeng tangan dengan lembaga non pemerintah dan filantropi. Itu semua dilakukan demi menjaga mutu prodi kedokteran dan mengakomodasi perubahan tantangan dalam dunia kesehatan yang demikian tinggi dinamikanya dalam abad ke-21. Lebih jauh lagi, perlu dipikirkan penggabungan prodi kedokteran yang belum terakreditasi B. Hindari munculnya krisis kualitas keluaran prodi kedokteran.

Dari sudut pandang input, perlu dibudayakan kebijakan memberikan konseling karir kepada calon mahasiswa baru. Hal itu dilakukan untuk mempertegas bahwa pilihan karir di masa depan amatlah terbuka dan terdapat pilihan lain yang tak kalah baik jika dibandingkan dengan kedokteran. Harapannya, para orang tua dan calon mahasiswa tidak berbondong-bondong memasuki prodi kedokteran pada lembaga dengan kualitas pendidikan yang meragukan.

Pemerintah serta stakeholder pendidikan dokter juga harus memikirkan nasib lulusan kedokteran saat ini dan nanti. Konseling karir akan membuka perspektif lulusan bahwa pilihan karir juga beragam, mulai menjadi dokter praktisi hingga peneliti. Jika akan menetapkan redistribusi dokter dari perkotaan ke daerah, pemerintah juga harus siap untuk memberikan kompensasi atas pengorbanan dokter secara layak serta segera mengantisipasi dengan memangkas antrean dokter internship daerah.

Secara ringkas, kebijakan pencabutan moratorium pendidikan dokter harus ditinjau dari berbagai sudut pandang, termasuk mempertimbangkan alternatif kebijakan lain. Tidak hanya memperhatikan kepentingan jangka pendek untuk produksi masal dokter, tapi juga tujuan yang lebih penting, yakni menjaga mutu lulusan yang dihasilkan. (*)

Djoko Santoso
*Guru besar Universitas Airlangga, dokter ahli ginjal